
KPK Periksa 9 Pihak Swasta Dalam Kasus Korupsi BNPB
KPK Periksa 9 Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi dana penanganan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kali ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan orang dari kalangan swasta pada Selasa, 10 November 2026.
Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa para saksi berasal dari sejumlah perusahaan swasta.
Mereka terdiri atas FN selaku Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, serta EDA selaku Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer. Selain itu, terdapat enam saksi lainnya berinisial TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP.
Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan tambahan. Dengan demikian, KPK dapat menelusuri hubungan para pihak swasta dengan pengadaan barang dan jasa BNPB.
Sebelumnya, lembaga antirasuah juga memanggil sembilan saksi swasta pada Senin, 9 November 2026. Namun, berdasarkan data kehadiran saat itu, hanya empat orang yang tercatat memenuhi panggilan.
KPK Periksa 9 Pihak oleh karena itu, pemeriksaan lanjutan menjadi perhatian dalam perkembangan perkara. KPK masih berupaya memperoleh informasi menyeluruh mengenai keterlibatan para penyedia dalam pengelolaan dana penanganan bencana.
Penyidikan Berawal Dari Operasi Tangkap Tangan Di Lingkungan BNPB
Penyidikan Berawal Dari Operasi Tangkap Tangan Di Lingkungan BNPB kasus dugaan korupsi dana BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat BNPB, tenaga ahli, serta pihak swasta yang di duga berkaitan dengan perkara tersebut.
Salah satu tersangka berinisial BS di ketahui merupakan adik Letjen TNI Suharyanto, yang ketika itu menjabat Kepala BNPB. BS juga pernah menjadi tenaga ahli kepala lembaga tersebut.
Sementara itu, tersangka lainnya meliputi Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarian. Mereka di duga memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Dana Siap Pakai atau DSP merupakan anggaran pemerintah untuk mendukung penanganan keadaan darurat bencana. Karena sifatnya mendesak, penggunaannya membutuhkan mekanisme pengadaan yang dapat memenuhi kebutuhan secara cepat.
Namun, KPK menduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan tersebut. Selain itu, penyidik turut menelusuri kemungkinan konflik kepentingan antara pejabat dan perusahaan penyedia.
Dengan demikian, pemeriksaan saksi swasta menjadi bagian penting untuk mengungkap hubungan antarpihak. Keterangan mereka di harapkan membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa secara lebih menyeluruh.
KPK Telusuri Aliran Dana Dari 9 Pihak Swasta Dan Sita Barang Bukti Miliaran Rupiah
KPK Telusuri Aliran Dana Dari 9 Pihak Swasta Dan Sita Barang Bukti Miliaran Rupiah selain memeriksa sejumlah saksi, KPK juga mendalami dugaan aliran uang dari pihak swasta kepada oknum di lingkungan BNPB. Pendalaman tersebut di lakukan untuk mengetahui kemungkinan pemberian imbalan berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa.
Penyidik turut menelusuri dugaan praktik suap atau kickback dari perusahaan penyedia kepada pejabat terkait. Sebab, dugaan pemberian uang tersebut berpotensi berkaitan dengan proses mendapatkan paket pekerjaan di lingkungan BNPB.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyita barang bukti senilai sekitar Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Barang bukti tersebut mencakup uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, dan 9.000 dolar Singapura.
Selain itu, penyidik menyita 56 keping emas dengan berat keseluruhan 133 gram. Nilainya di perkirakan mencapai Rp315,8 juta. KPK juga mengamankan tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta.
Tidak hanya itu, aset kripto senilai Rp1,10 miliar turut masuk dalam daftar barang bukti. Penyidik juga telah menggeledah sejumlah ruangan di kantor BNPB untuk mencari bukti tambahan.
Sementara itu, KPK telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer TNI terkait dugaan keterlibatan personel militer. Langkah tersebut di lakukan karena penyidikan turut menemukan informasi mengenai kemungkinan keterlibatan prajurit aktif.
Ke depan, pemeriksaan saksi akan menjadi salah satu langkah penting dalam pengembangan perkara. Oleh sebab itu, masyarakat menantikan keterbukaan informasi mengenai perkembangan penyidikan tersebut KPK Periksa 9 Pihak.